BOGOR – Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan urgensi kedaulatan pangan nasional saat memimpin Retret Jilid II di Hambalang, Jawa Barat. Kepala Negara memperingatkan jajarannya bahwa ketergantungan pada keran impor sangat berisiko tinggi di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu.
Prabowo mencontohkan ketegangan yang masih terjadi antara Thailand dan Kamboja sebagai sinyal bahaya nyata. Situasi pasang surut konflik di kedua negara lumbung padi tersebut dinilai bisa memutus rantai pasok beras sewaktu-waktu.
“Sekarang, Thailand dan Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” kata Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun, Selasa (6/1/26).
Presiden juga mengajak para menteri merefleksikan pengalaman pahit saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Kala itu, banyak negara pengekspor menutup akses keluar pangan mereka demi mengamankan kebutuhan domestik masing-masing.
Kondisi tersebut membuktikan bahwa kemampuan finansial negara tidak menjamin ketersediaan pangan jika suplai global terganggu. Oleh karena itu, target swasembada pangan bukan sekadar ambisi, melainkan strategi pertahanan menghadapi ketidakpastian global.
Pemerintah mengklaim strategi ini mulai berjalan di jalur yang tepat dengan cadangan beras yang kini menembus angka tiga juta ton. Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah syarat mutlak bagi sebuah negara yang ingin berdaulat penuh.
“Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdikari, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyat,” tegas Presiden.